Sistem Informasi Manajemen Keamanan Laut Nusantara

  • Tampilan Radar

    Wilayah kedaulatan NKRI dengan lebih dari 17.500 pulau, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE seluas 4 juta km2. Kepulauan ini terbentang sejauh 5000 km dari Barat sampai ke Timur dan sejauh 1800 km dari Utara ke Selatan. Daerah yurisdiksi nasional Indonesia mencakup kurang lebih 7.000.000 km persegi yang meliputi daratan dan lautan, yang terdiri atas 1.926.337 km persegi daratan, 420.000 km (zona 12 nm,) daerah laut teritorial, 1.500.000 km daerah perairan paparan benua dan 2.730.000 km daerah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE). Namun kesepakatan mengenai batas perairan ZEE Indonesia masih banyak belum diakui secara defacto. Akibat hal tersebut, tentu sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan asing maupun kepentingan pihak asing lain. Posisi geografis Indonesia yang strategis, memiliki 3 ( tiga ) Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ) yaitu selat Malaka, selat Lombok, selat Sunda. Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) Negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut.

  • Di masa datang masalah perbatasan dan kegiatan perdagangan dan transportasi internasional melalui Sea Lane of Communication (SLOC) dan Sea Lane of Transportation (SLOT) di perairan Indonesia akan semakin meningkat. Aktivitas kelautan yang meningkat tersebut menempatkan laut Nusantara memegang peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan terpadu meruapakan suatu keharusan. Arti penting sumber daya kelautan yang dimaksud, bukan hanya terbatas pada kekayaan sumber daya alam belaka, tetapi juga sebagai penghubung antar wilayah pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu keamanan dan keselamatan laut sangat vital bagi Indonesia. Dilaut terdapat sumberdaya yang sangat besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, Sumberdaya itu tersebar merata baik di permukaan, didalam dan didasar laut. Untuk memanfaatkannya secara berkesinambungan diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan bagi kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.  Kenyataan juga menunjukkan bahwa sumber daya alam daratan di Indonesia semakin lama semakin terkuras dan mulai menjadi langka. Tidak mustahil dalam waktu tidak terlalu lama sumberdaya tsb tidak mampu lagi menopang kebutuhan ekonomi bangsa Indonesia. Apabila tidak dipersiapkan maka tidak mustahil bangsa Indonesia akan terpuruk ke jurang krisis yang lebih dalam dan tak bisa bangkit lagi. Jauh sebelum sumber daya itu mulai dieksploitasi, para ‘founding father’ bangsa ini sebenarnya telah mencanangkan visi pengembangan maritime sebagai ‘destiny of our nation’. Maka sekarang adalah saatnya bangsa Indonesia mulai berpaling ke laut, mengubah cara pandang yang selama ini serba darat (land based policy).Pendek kata, apabila kita tidak hati-hati dan cermat dalam mengelola dan mempersiapkan pembenahan dunia kemaritiman tsb maka semua potensi kemaritiman diatas bisa berubah dari ‘maritime eco-tourism’ manjadi ‘maritime eco-tragedy’. Mengubah ‘wisata bahari’ menjadi ‘wisata bencana’ akibat kehancuran asset pembangunan karena mis-management atau bencana alam seperti tsunami, gunung meletus dan gempa seperti sering terjadi di tanah air kita akhir-akhir ini.

 Isu Pengamanan Laut

 Isu pengamanan sumberdaya laut perlu saat ini dan kedepan harus mendapat perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksporasi dan ekspoitasi sumber kekayaan alam secara ilegal,termasuk pengambil-an harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melalui laut). Isu keamanan laut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia. Terkadang, kapal yang melintas di wilayah RI di Selat Malaka, yang sebenarnya tidak melakukan kegiatan ilegal dikabarkan sebaliknya, sehingga tak jarang Indonesia dinilai gagal menjaga keamanan.

Tabel 1. Beberapa insiden terkait dengan isu keselamatan dan keamanan laut (Maritime Safety and security) di Perairan Indonesia

No.

Insident Marine Safety /Security

Jumlah kasus (Tahun)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Insident kecelakaan Kapal/Boat/Ferry

62

138

170

32

21

11

9*

2

Kebakaran di Perahu/Kapal

2

19

22

11

9

8*

3

Pencemaran laut/ Tumpahan minyak

3

-

4

2

3

6

3*

4

Kematian di kapal

4

18

23

8

4

3

2*

T o t a l

69

158

216

Sumber  :   Data Diolah dari Bakorkamla dan Polisi Perairan (2007,2008 & 2010) ,

* data sampai bulan Juni 2010.

Pada November 2008, di Singapura perwakilan coast guard dari seluruh dunia mengadakan MDA-Maritime Domain Awareness Meeting ke 5. Dalam meeting MDA itu para peserta coast guard dari negara-negara di Uni Eropa, Amerika Utara, Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara diperingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya peningkatan aksi maritime domain terorisme. Menyusul terjadi serangkaian perompakan di Afrika dan Asia selatan (sekitar perairanSomalia) diikuti aksi terordi Mumbai,India bulan berikutnya. Benang merah dalam MDA meeting itu adalah maritime terrorism seperti di kawasan perairan Somalia itu bisa muncul dimanapun dan kapanpun apabila tidak dideteksi dan dicegah sedini mungkin dengan mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur terutama SDM Keamanan laut yang siap dan tanggap mengantisipasi masalah ini.

Gentingnya isu maritime terrorism dan pengaruhnnya dalam dunia bisnis dan keamanan laut internasional mendorong dikeluarkannya sejumlah rekomendasi dari MDA 5 diantaranya : Pertama, peningkatan kerjasama regional dan internasional dalam bidang keamanan maritime, kedua, penguatan armada keamanan dan keselamatan laut nasional yang meliputi peralatan (teknologi) dan SDM-nya serta , ketiga, menutup semua akses maritime domain terrorism dengan melengkapi wilayah rawan, perbatasan dan pulau-pulau terluar/terpencil dengan berbagai sensor keamanan laut. Substansi MDA sebenarnya bukan tertumpu pada peralatan maritime security dan surveillance saja namun yang lebih penting adalah terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan antara para pelaku dunia maritim tentang situasi dan kondisi keamanan dan keselamantan di laut dan pantai. Setiap peristiwa yang mengancam keamanan maritim dapat segera direspon dengan cepat oleh setiap pelaku kemaritiman, antara lain pemerintah, perusahaan pelayaran, perusahaan ekspedisi, aparat keamanan serta pengelola pelabuhan. Secara konsep MDA pertama kali digagas oleh US Navy. Namun bukan berarti MDA tidak dapat diaplikasikan di negara lain, termasuk di Indonesia. Melalui sederet penyesuaian tentunya MDA ini akan dapat diadopsi mengingat kondisi awal setiap negara berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia untuk menerapkan MDA, dibutuhkan banyak pembenahan pada stakeholder kemaritiman. Kepedulian (awareness) adalah kunci utama terhadap domain maritim. Sayangnya, beberapa stakeholder terkait marine safety dan security justru kurang senang dengan kehadiran Coast Guard di Indonesia, pokok masalnya tak lepas perebutan   kewenangan di laut. Kewenangan di Indonesia berarti sumber pendapatan (baik resmi maupun tidak resmi). Ketika terjadi “persaingan” antar-instansi keamanan dan keselamatan maritim, di Indonesia bagaimana mungkin  kepedulian terhadap domain maritime akan tercipta ? Tantangan lain dalam implementasi MDA budaya birokrasi di Negara kita yang masih jauh dari prinsip efektivitas dan efisien. Sebagai contoh adalah penerapan International Ship and Port Security Code (ISPS Code). Menurut US Coast Guard hanya 16 pelabuhan diIndonesia yang memenuhi standar ISPS Code. Pihak-pihak terkait dengan penerapan ISPS Code di pelabuhan-pelabuhanIndonesia masih terkesan masa bodoh denga kondisi itu. Sampai sekarangpun tidak ada satu pihakpun yang berani mendeklarasikan diri sebagai pihak bertanggung jawab terhadap penerapan ketentuan internasional itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *